PAMEKASAN,MADURAORBIT.id — Skandal dugaan pemotongan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) di lingkungan Pabrik Rokok (PR) SS Jaya Raya kian memantik amarah publik. Bantuan negara yang semestinya menjadi hak penuh buruh tembakau justru diduga “disunat” secara sistematis, memperlihatkan wajah buram pengelolaan dana publik di tingkat pelaksana.
Sejumlah buruh mengaku hanya menerima Rp500 ribu dari total bantuan Rp600 ribu per orang yang ditetapkan pemerintah. Potongan Rp100 ribu itu, menurut pengakuan pekerja, bukan pilihan, melainkan kewajiban yang harus dikembalikan setelah dana dicairkan.
Ketua Forum Kota (Forkot) Pamekasan, Samsul Arifin, menyebut praktik ini sebagai bentuk pelecehan terhadap hak buruh sekaligus alarm keras atas potensi penyelewengan uang negara.
“Saya menerima aduan langsung dari karyawan. BLT DBHCHT dipotong Rp100 ribu per orang. Ini bukan lagi soal internal perusahaan, ini indikasi kuat penyimpangan dana negara,” tegas Samsul Arifin, yang akrab disapa Gerrard, Sabtu (13/12/2025).
Ia mengungkapkan, berdasarkan keterangan buruh, pemotongan diduga dilakukan setelah bantuan disalurkan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan. Para pekerja disebut diminta menyetor kembali sebagian dana kepada pihak PR SS Jaya Raya.
“Buruh hanya menerima Rp500 ribu. Sisanya diduga ditarik kembali. Ini jelas mencederai tujuan BLT yang seharusnya meringankan beban buruh,” katanya.
Lebih mencengangkan, Forkot Pamekasan juga mencium dugaan manipulasi data penerima. Gerrard menyebut jumlah penerima BLT DBHCHT yang diajukan ke Dinsos mencapai sekitar 260 orang, sementara jumlah buruh aktif di lapangan disebut jauh di bawah angka tersebut.
“Kalau data ini benar, maka bukan hanya pemotongan, tapi ada dugaan data fiktif. Ini berbahaya dan berpotensi merugikan keuangan negara,” ujarnya dengan nada keras.
Gerrard menegaskan, jika dugaan ini terbukti, maka praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap buruh dan pengkhianatan terhadap amanat anggaran negara. Forkot Pamekasan menyatakan siap mengawal kasus ini hingga tuntas dan membuka opsi pelaporan ke aparat penegak hukum.
BLT DBHCHT diketahui disalurkan sekitar pertengahan November 2025. Namun hingga kini, belum ada satu pun klarifikasi resmi yang muncul ke publik.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Pamekasan, Agus Wijaya, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi. Sementara pihak manajemen PR SS Jaya Raya melalui Mahfudah juga memilih bungkam atas dugaan pemotongan dan manipulasi data tersebut.
Kasus ini kembali membuka luka lama lemahnya pengawasan penyaluran BLT DBHCHT. Negara menyalurkan bantuan, buruh berharap uluran tangan, namun di tengah jalan hak mereka diduga dipangkas. Pertanyaan besar pun mengemuka: di mana pengawasan pemerintah daerah ketika uang negara diduga dipermainkan di depan mata?
Penulis : Redaksi
















