PAMEKASAN,Madura Orbit.id– Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Masyarakat dan Pemuda Peduli Pamekasan (AMP3) di depan Kantor Bupati Pamekasan, Senin (29/12/2025), mengerucut pada satu sorotan utama: polemik pemberian gift bernilai ratusan juta rupiah pada ajang Final Dangdut Academy 7 (D7) yang dikaitkan dengan Wakil Bupati Pamekasan.
Massa menilai, aksi bagi-bagi gift tersebut mencederai rasa keadilan publik, terutama di tengah kondisi infrastruktur desa yang rusak parah dan keterbatasan anggaran daerah yang kerap dijadikan alasan oleh pemerintah.
Koordinator aksi AMP3, Ahmad Ghafur, menyebut peristiwa itu sebagai tamparan keras bagi masyarakat pelosok yang selama ini harus bergotong royong memperbaiki jalan rusak dengan dana swadaya.
“Di desa, warga patungan beli batu dan semen. Tapi di panggung hiburan nasional, ada gift D’Sultan dan D’Boss nilainya ratusan juta. Ini ironi yang sulit diterima akal sehat,” tegas Ghafur.
Menurutnya, dalih refocusing anggaran menjadi tidak relevan ketika simbol kemewahan justru dipertontonkan ke publik dengan membawa nama pejabat daerah.
“Masalahnya bukan sekadar dari mana uang itu, tapi kenapa memakai nama Wakil Bupati Pamekasan. Ini soal etika dan empati,” tambahnya.
Wabup Bantah Gunakan APBD
Menanggapi tudingan tersebut, Wakil Bupati Pamekasan Sukriyanto menegaskan bahwa gift yang diberikan pada ajang Final D7 bukan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Itu murni dari pengusaha rokok di Pamekasan, bukan dari pemerintah daerah. Hanya saja, pemberian tersebut diatasnamakan Wakil Bupati,” jelas Sukriyanto.
Meski demikian, AMP3 menilai klarifikasi tersebut belum sepenuhnya menjawab kegelisahan publik. Menurut mereka, penggunaan nama pejabat dalam pemberian gift bernilai fantastis tetap menimbulkan persepsi buruk, apalagi dilakukan saat masyarakat masih berjibaku dengan persoalan kebutuhan dasar.
Tuntutan Transparansi
AMP3 mendesak pemerintah daerah untuk membuka secara transparan asal-usul gift tersebut, termasuk mekanisme dan alasan penggunaan atribut jabatan dalam ajang hiburan nasional.
“Jangan sampai jabatan publik dijadikan alat legitimasi untuk pencitraan atau kepentingan tertentu,” pungkas Ghafur.
Hingga aksi berakhir, massa berjanji akan terus mengawal persoalan ini dan tidak menutup kemungkinan menggelar aksi lanjutan jika tuntutan transparansi tidak ditindaklanjuti.
Penulis : Redaksi
