SUMENEP,MADURAORBIT.id – Menjelang tutup buku tahun anggaran 2025, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep masih menyisakan angka yang cukup besar.
Dana yang belum terserap tercatat mencapai sekitar Rp612,16 miliar, memicu sorotan soal efektivitas dan kualitas belanja daerah.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Sumenep, Syahwan Efendi, membenarkan bahwa hingga pertengahan Desember, serapan APBD belum menyentuh angka maksimal. Secara persentase, masih terdapat 22,63 persen anggaran yang belum terealisasi.
“Serapan anggaran kita saat ini masih di angka 77,37 persen,” ujar Syahwan, Selasa (16/12).
Data Pemkab Sumenep mencatat, dari total pagu APBD sebesar Rp2,704 triliun, realisasi belanja baru mencapai sekitar Rp2,092 triliun. Artinya, lebih dari seperlima anggaran daerah masih tertahan di kas daerah.
Syahwan menjelaskan, rendahnya serapan tidak sepenuhnya mencerminkan stagnasi kegiatan. Sejumlah pekerjaan fisik, kata dia, sebenarnya telah rampung di lapangan, namun belum bisa dicatat sebagai realisasi karena terkendala proses administrasi pencairan.
“Ada pekerjaan yang secara fisik sudah selesai, tapi pencairannya belum diproses secara administrasi,” jelasnya.
Selain itu, masih terdapat kegiatan yang belum selesai sepenuhnya dan menunggu tahapan akhir sebelum pembayaran dilakukan.
Faktor lain datang dari pola pengadaan barang dan jasa yang menyesuaikan kebutuhan riil, sehingga tidak selalu menghabiskan pagu yang tersedia.
Syahwan juga menyinggung pengaruh fluktuasi harga, terutama pada belanja modal. Penurunan harga barang dibandingkan perencanaan awal menyebabkan munculnya sisa anggaran yang otomatis tidak terpakai.
“Kalau harga lebih rendah dari rencana, selisihnya tidak bisa dibelanjakan dan tercatat sebagai sisa anggaran,” katanya.
Meski demikian, Pemkab Sumenep mengklaim terus melakukan percepatan, khususnya pada sisi administrasi dan proses realisasi belanja, agar sisa anggaran dapat dimaksimalkan sebelum tahun anggaran berakhir.
“Kami terus mendorong percepatan, baik administrasi maupun realisasi anggaran,” tegas Syahwan.
DPRD Ingatkan Kualitas Jangan Dikorbankan
Di sisi lain, DPRD Sumenep ikut menaruh perhatian serius. Anggota Komisi III DPRD Sumenep, Akhmadi Yasid, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bergerak lebih cepat, mengingat waktu pelaksanaan yang semakin sempit.
“OPD harus bekerja ekstra menjelang akhir tahun anggaran,” ujarnya.
Namun, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengingatkan agar percepatan serapan tidak dilakukan secara serampangan. Ia menilai, praktik kejar tayang di penghujung tahun kerap berujung pada penurunan kualitas pekerjaan.
“Sering kali akhir tahun hanya mengejar serapan, sementara kualitasnya terabaikan,” tegas Yasid.
Komisi III DPRD Sumenep pun menekankan agar setiap rupiah anggaran yang dicairkan tetap dibarengi dengan hasil pekerjaan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Target serapan memang penting, tetapi kualitas dan akuntabilitas jauh lebih penting,” pungkasnya.
Penulis : Redaksi
