Ribuan Petani Tembakau dan Buruh Madura Turun ke Jalan, Suarakan “Lonceng Kematian” Industri Rokok Lokal

Madura Orbit

- Wartawan

Selasa, 10 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PAMEKASAN, MADURAORBIT.id – Ribuan petani tembakau dan buruh pabrik rokok lokal Madura tumpah ruah di depan Kantor Bupati Pamekasan, Selasa (10/2/2026).

Massa yang tergabung dalam Forum Petani Tembakau dan Buruh Pabrik Lokal Madura (FPBM) itu menggelar aksi damai untuk menyuarakan kegelisahan atas masa depan industri hasil tembakau (IHT) yang kian terjepit.

Dengan membawa spanduk, poster tuntutan, serta lantang menyampaikan orasi, para petani dan buruh menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Daerah dan Bea Cukai Madura agar diteruskan ke pemerintah pusat.

Mereka menilai kebijakan cukai yang terus meningkat telah menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan industri tembakau lokal di Madura.

Koordinator lapangan aksi, Holili, menegaskan bahwa Madura bukan hanya daerah penghasil tembakau, tetapi juga pusat kehidupan ribuan buruh pabrik rokok. Karena itu, peran Bea Cukai Madura dinilai sangat strategis dalam menjaga industri legal agar tetap bertahan.

Baca Juga:  2 Hari Hilang, Nelayan Tewas Mengambang di Pantai Cipalawah Garut

“FPBM meminta Bea Cukai Madura memperluas pembinaan UMKM tembakau dan industri kecil, meningkatkan edukasi regulasi cukai, melibatkan petani dan buruh sebagai mitra, serta memastikan kebijakan cukai berpihak pada keberlanjutan ekonomi rakyat,” tegas Holili dalam orasinya.

Tak hanya itu, Holili juga mendesak Bea Cukai Madura agar menjadi jembatan penghubung antara kepentingan pengusaha industri hasil tembakau Madura dengan pemerintah pusat. Menurutnya, tanpa peran aktif tersebut, persoalan yang dihadapi industri tembakau lokal akan terus berulang tanpa solusi yang berkeadilan.

“Agar setiap persoalan industri tembakau di Madura mendapatkan solusi yang adil, Bea Cukai harus menjadi mitra penghubung kepentingan hasil tembakau Madura dengan pemerintah pusat,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta aksi.

Baca Juga:  Aksi Begal Brutal di Pamekasan: Rampas Perhiasan, Korban Tewas Tertabrak Tiang

FPBM juga menyoroti rumitnya perizinan usaha yang kerap menyeret pelaku usaha kecil ke ranah pelanggaran hukum.

  • Mereka menuntut adanya kemudahan pengurusan izin agar pelaku usaha tembakau bisa beroperasi secara legal dan aman.

Dalam pernyataan yang paling menyita perhatian, Holili mengeluhkan tingginya tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang terus naik dari tahun ke tahun.

Ia menyebut kondisi tersebut sebagai “lonceng kematian” bagi pabrik rokok kecil di Madura.

“Beban biaya yang melonjak membuat pabrikan kecil kesulitan bersaing. Kenaikan tarif cukai ini adalah lonceng kematian bagi industri hasil tembakau lokal Madura,” keluhnya.

Baca Juga:  KH Itqon Bushiri Nahkodai MUI Sampang 2025–2030, Tegaskan Peran Ulama sebagai Mitra Strategis Pemerintah.

Dampak kebijakan tersebut, lanjut Holili, tidak hanya dirasakan pabrikan, tetapi juga petani tembakau.

Tingginya tarif cukai disebut menyebabkan turunnya serapan tembakau oleh pabrikan besar seperti Djarum dan Gudang Garam, yang selama ini menjadi tumpuan petani Madura.

“Tingginya tarif CHT menimbulkan masalah serius bagi petani tembakau Madura. Serapan tembakau oleh pabrikan besar menurun drastis, dan ini sangat memukul petani,” paparnya.

Melalui aksi damai ini, FPBM menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan untuk menentang hukum. Sebaliknya, mereka mengajak seluruh pihak—pemerintah, Bea Cukai, aparat penegak hukum, pelaku usaha, petani, dan buruh—untuk berkolaborasi menciptakan kepastian hukum, ketertiban sosial, perlindungan usaha rakyat, serta iklim investasi lokal yang sehat dan berkeadilan.

Penulis : Redaksi

Berita Terkait

Soroti Pupuk Mahal dan Aset Negara Raib, Puluhan Mahasiswa Geruduk Kantor Dinas Pertanian Sampang
Menunggu Janji yang Tak Datang, Warga Tobai Tengah Bangun Jalan Sendiri Lewat Live TikTok
Gift Ratusan Juta di Final D7 Dipersoalkan, Massa AMP3: Rakyat Perbaiki Jalan Sendiri, Pejabat Bagi Hadiah
UMK Pamekasan 2026 Resmi Naik, Gubernur Tetapkan Rp2,52 Juta Berlaku Januari
Rp612 Miliar APBD Sumenep Masih Mengendap, DPRD Ingatkan Jangan Asal Kejar Serapan
Kasus Pajak RSUD Sampang Memanas, Massa Desak Tersangka—Kejari Sinyalkan Kerugian Negara Bisa Lebih Besar
Pemkab Sampang Disorot Tajam, Izin Pendopo untuk Milad Muhammadiyah Dibatalkan Mendadak
Disabet Saat Bertugas, Briptu Khairul Terbaring di RSUD Syamrabu, Bupati Bangkalan Berikan Semangat

Berita Terkait

Rabu, 14 Januari 2026 - 20:48 WIB

Soroti Pupuk Mahal dan Aset Negara Raib, Puluhan Mahasiswa Geruduk Kantor Dinas Pertanian Sampang

Minggu, 11 Januari 2026 - 21:18 WIB

Menunggu Janji yang Tak Datang, Warga Tobai Tengah Bangun Jalan Sendiri Lewat Live TikTok

Senin, 29 Desember 2025 - 11:58 WIB

Gift Ratusan Juta di Final D7 Dipersoalkan, Massa AMP3: Rakyat Perbaiki Jalan Sendiri, Pejabat Bagi Hadiah

Jumat, 26 Desember 2025 - 10:38 WIB

UMK Pamekasan 2026 Resmi Naik, Gubernur Tetapkan Rp2,52 Juta Berlaku Januari

Selasa, 16 Desember 2025 - 10:19 WIB

Rp612 Miliar APBD Sumenep Masih Mengendap, DPRD Ingatkan Jangan Asal Kejar Serapan

Berita Terbaru